Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di ruang pola Kantor Bupati Rabu, (16/03/16), dihadiri wakil Bupati Pangkep, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, Ketua Pengadilan Negeri, Muspida, Sekda Kab. Pangkep, Para Asisten, Staf ahli dan kepala SKPD Ketua Tim penggerak PKK, Para Camat dan Kepala Desa, Lurah se Kabupaten Pangkep,Asosiasi LPM, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Organisasi, Dinas Kehutanan Propinsi kabupaten sulawesi selatan, Ketua DPRD Propinsi sulawesi selatan yang diwakili oleh M. Irfan, Kapolres Pangkep Dandim 1421, PT Semen Tonasa yang diwakili oleh Biro Humas Harun Diming.

Pelaksanaan Musrembang tingkat Kabupaten ini adalah merupakan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang bertujuan sebagai wahana bagi para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, improfisasi dan sinergitas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan maupun pengawasan dalam penyusunan serta mengaplikasikan RKPD berdasarkan renjcana kerja SKPD sesuai dengan visi dan misi pemda Pangkep dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan pada tahun 2017. Dan juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif promator pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kab. Pangkep, H. Syahban Sammana, SH sekaligus membuka acara ini mengatakan, “musrembang ini adalah merupakan forum yang tertinggi di kabupaten setelah proses tahapan perencanaan dari bawah dari tingkat lurah, desa, kecamatan yang melalui tahapan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep H. Andi Ilham Zainuddin menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam musrembang kabupaten,kota.yang menjadi kendala sampai saat ini, kadang pada saat evaluasi seperti itu biasa dari hasil yang dibahas mencapai 40-50 %. dari hasil yang kita bahas dalam RAPBD dan RAPBN, hanya 30 – 40 % tidak tertuang dalam RAPBD kita. Beliau juga menambahkan, masa lalu tidak akan menjadi bagian pembelajaran kita kedepan, tidak banyak rencana tetapi banyak tindakan dibawa sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk kabupaten ini.

Anggota DPRD Propinsi Sul-Sel Irfan mengungkapkan bahwa ada beberapa produk perda yang telah dihasilkan oleh DPRD Propinsi, yang mempengaruhi proses perencanaan dan pengajaran perda di kabupaten, salah satunya adalah perda tentang sistem pendidikan yang sudah di tetapkan tahun 2016 bulan Januari. Mengenai kewenangan untuk pengelolaan SMA dimana kewenangannya sekarang dilimpahkan seluruhnya ke Propinsi, tentu akan melahirkan perubahan pada sistem perencanaan di kabupaten dan yang kedua mengenai perda kesehatan penyesuaian dari JAMKESDA ke BPJS. (Humas.st/Asd)